Indonesia
merupakan negara yang besar dengan beragam budaya, suku dan agama yang mewarnai
indahnya negeri kita tercinta. Indonesia mulai diakui sebagai negara yang
berdaulat pada 17 Agustus 1945. Tentu saja kemerdakaan indonesia tidak lepas
dari Organisasi kemasyarakatan salah satunya yakni Muhammadiyah.
Persyarikatan
Muhammadiyah lahir 33 tahun sebelum kemerdekaan, tepatnya pada 18 November
1912. maka tak heran jika Muhammadiyah ikut mengambil bagian dalam
memperjuangkan kemerdekaan. Sejak awal berdirinya, kontribusi yang diberikan
kepada bangsa memang sudah menjadi ikhtiar yang dilakukan Muhammadiyah untuk
menyelesaikan persolan-persoalan yang dihadapi.
Sebagai
bagian dari umat islam juga bangsa indonesia, sudah menjadi suatu kewajiban
untuk membela dan mempertahankan kondusifitas bangsa, sehingga terwujudnya
bangsa yang damai juga sejahtera. Gejolak dakwah amar ma’ruf nahi munkar yang
ada didalam diri Muhammadiyah seolah terpanggil apabila ada permasalahan yang
dihadapi oleh bangsa.
Jika
kita kaitkan Muhammadiyah dengan bangsa Indonesia, pernahkah kita berfikir apa
posisi yang diambil oleh Muhammadiyah di negara Indonesia?
Dalam
hal ini Muhammadiyah berperan dalam mengontrol kekuasaan dengan melontarkan
kritik yang bersifat konstruktif dan korektif. Serta menawarkan solusi untuk
mengadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapi oleh bangsa.
Perbedaan
usia antara muhammadiyah dan negara kesatuan republik Indonesia bisa dikatakan
cukup jauh, lantaran jarak usia mereka yakni 33 tahun. Muhammadiyah didirikan
pada 18 November 1912 sedangkan Negara kesatuan republik Indonesia merdeka pada
17 agustus 1945 sesuai dengan Ir. Soekarno yang pada saat itu memproklamirkan
kemerdekaan Indonesia.
Dengan
perbedaan usia yang cukup jauh tidak membuat Muhammadiyah berperilaku seenaknya
sendiri lantaran Muhammadiyah berusia 33 tahun lebih tua daripada NKRI. Hal ini
justru menjadi kesempatan bagi Muhammadiyah untuk mengulurkan tangan sebagai
wujud dari pengamalan dari tauhid sosial.
Hubungan
Muhammadiyah sudah terjalin sangat baik dengan Negara kesatuan Republik
Indonesia, baik itu saat pra-kemerdekaan maupun pasca kemerdekaan. Di era
pra-kemerdekaan Muhammadiyah sudah memberikan sumbangsih yang cukup besar.
Sejak
awal berdirinya Muhammadiyah selalu memiliki gaya dakwah yang adaptif, Muhammadiyah
mampu menyesuaikan diri di zaman yang keadaanya sering berubah-ubah. Hal ini
sangat terlihat pada saat Muhammadiyah membutuhkan izin resmi dari pemerintah
colonial hindia-belanda supaya Muhamadiyah memiliki badan hukum resmi.
Muhammadiyah memperoleh izin resmi tanpa ada kecurigaan besar dari colonial
belanda, dalam hal ini Muhammadiyah berupaya menarik simpati dari para pejabat
colonial dengan mengandalkan sikap kooperatifnya.
Meskipun
sudah mendapatkan izin dan berhasil menarik simpati pejabat hindia-belanda, Muhammadiyah
tidak melupakan aspek kekritisan yang dimiliki dalam merspon
kebijakan-kebijakan yang dinilai merugikan.
Terbukti,
Muhammadiyah telah membantu dalam menolak adanya kebijakan ordonasi guru yang
dirancang oleh pejabat-pejabat hindia belanda pada tahun 1925. H. Abdul karim
Amrullah dan K.H A.R Fachrudin menentang adanya kebijakan ini melalui tulisan
yang telah mereka buat. Perlu diketahui bahwa ordonasi guru merupakan kebijakan
yang disusun pejabat hindia-belanda dalam mengawasi guru agama yang tersebar di
nusantara yang dinilai mengancam keberadaan mereka dan tanah nusantara yang
sedang mereka jajah. Tak hanya merugikan guru, kebijakan ini tentu saja
memberikan dampak negative kepada bangsa indonesia dan agama islam.
K.H
Ahmad dahlan selaku pendiri Muhammadiyah juga terlibat dalam organisasi Budi
Oetomo yang mana pada saat itu tujuan dari budi Oetomo adalam memajukan
pengajaran, pertanian, peternakan, perdagangan, teknik dan industry, kebudayaan
dan meninggikan cita-cita kemanusiaan untuk mencapai kehidupan bangsa yang
terhormat.
Tujuan
tersebut sangat cocok dengan pemikiran K.H Ahmad dahlan dalam mendakwahkan
islam sekaligus memperjuangkan kebangkitan nasional. Di dalam organisasi Budi
Oetomo juga K.H Ahmad dahlan mulai mempelajari bagaimana memanajemen organisasi
yang lebih modern.
Dalam
era kemerdekaan muhammadiyah juga turut menyumbangkan kader-kadernya dalam
membela dan memperjuangkan kemerdekaan Negara kesatuan republic Indonesia.
Muhammadiyah membentuk Askar perang sabil yang turut membantu pasukan militer
dalam perang kemerdekaan. Selain itu salah satu kader Muhammadiyah yakni
jenderal besar soedirman ditunjuk sebagai panglima dalam pertempuran Ambarawa.
Jenderal soedirman merupakan pemuda yang merupakan kader Hizbul wathon yang
dulu bediri dengan nama Padvinder Moehammadijah.
Pasca
kemerdekaan hingga saat ini Muhammadiyah dan Indonesia selalu berjalan
beriringan dalam memajukan generasi umat dan bangsa. banyak sekali gagasan dan
keputusan muhammadiyah yang bertentangan dengan pemerintah namun hal ini tidak
menjadi alasan untuk terpecah belah.
Salah
satu kasus yang sering terjadi dalam negara yaitu adanya perbedaan penentuan
bulan baru, ini biasanya terjadi ketika penentuan awal Ramadhan dan penentuan
hari raya, demikianlah yang sering menjadi perbincangan.
Dalam
suatu perayaan hari raya idul fitri tidak jarang muhammadiyah dan pemerintah
memiliki perbedaan dalam menentukan tanggal. Sehingga muhammadiyah dan
pemerintah terkesan tidak menjadi satu-kesatuan. Di negara indonesia perbedaan
perayaan hari raya sudah menjadi hal yang lumrah, pasalnya tidak sekali dua
kali hal ini terjadi, melainkan sudah seringkali kita jumpai, maka dari itu
jangan sampai perbedaan ini menjadi alasan untuk menimbulkan kegaduhan bahkan
menjadi perpecahan.
Muhammadiyah
dan indonesia sudah bersama-sama sejak dahulu, jika kia ibaratkan muhammadiyah
dan indonesia layaknya sepasang sandal yang tidak bisa dipisahkan, sandal yang
selalu bergerak menuju era yang penuh kemajuan dan kejayaan.
Perbedaan
yang terjadi dalam penentuan hari raya bukanlah suatu masalah atau musibah,
justru seharusnya perbedaan ini menjadi anugerah untuk seluruh bangsa indonesia
untuk bisa saling menghormati dan menghargai, karena sejatinya negara indonesia
juga terlahir dari perbedaan.
Muhammadiyah
dan Negara kesatuan republic Indonesia sudah menjalin hubungan yang sangat
baik, mereka bersama-sama membangun peradaban bangsa serta agama, kita bisa
melihatnya dari bidang pendidikan yang sampai saat ini pendidikan Negeri dan
pendidikan swasta milik muhammadiyah sama-sama berperan aktif dalam mencetak
pemuda-pemuda generasi penerus bangsa.
Sebagai
organisasi kemasyarakatan yang memiliki ribuan amal usaha diberbagai bidang,
hubungan negara dan indonesia adalah saling membutuhkan. Muhammadiyah dan
negara memiliki visi yang sama yakni mewujudkan masyarakat yang sejahtera,
makmur dan berdaulat.
Tidak
mungkin ada pertentangan antara muhammadiyah dan indonesia, sebagai organisasi
yang bertujuan mencerdaskan kehidupan bangsa muhammadiyah tentunya membutuhkan
negara, begitupula negara yang membutuhkan peran muhammadiyah. Sampai saat ini
hubungan muhammadiyah dan negara bersifat sangat baik dan proporsional. Apabila
apa yang dilakukan pemerintah baik dan benar maka muhammadiyah tidak akan ragu
memberikan dukungan penuh. Akan tetapi apabila pemerintah melenceng dari konstitusi,
undang-undang dan nilai agama, maka muhammadiyah tidak akan segan dalam
mengoreksi.
Muhammadiyah
dan negara harus selalu bersama-sama, memperkuat silaturahmi untuk mengatasi
berbagai persoalan bangsa serta mendorong negara dan bangsa menjadi lebih baik
dan lebih maju lagi.

0 Komentar